Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
https://https://babelxpose.com/wp-content/uploads/2025/11/IMG-20251121-WA0027.webp https://babelxpose.com/wp-content/uploads/2024/12/IMG-20241201-WA0001</div></div>
		<div id=
FeaturedPOLITIK

Gelar Rapat Koordinasi PDPB 2025, Bawaslu Kota Pangkalpinang Perkuat Integrasi Data Pemilih Lintas lembaga

×

Gelar Rapat Koordinasi PDPB 2025, Bawaslu Kota Pangkalpinang Perkuat Integrasi Data Pemilih Lintas lembaga

Sebarkan artikel ini
https://babelxpose.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG_20240807_122718.jpg

PANGKALPINANG, Babelxpose.com – Bawaslu Kota Pangkalpinang kembali menunjukkan komitmennya dalam memastikan kualitas demokrasi dengan menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tahun 2025.

Rapat ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan strategis, antara lain Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Polres Kota Pangkalpinang, Kodim 0413 Bangka, Lapas Kelas II A Pangkalpinang, KPU Kota Pangkalpinang, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pangkalpinang. Rabu, 03/12/2025.

https://babelxpose.com/wp-content/uploads/2024/01/20240103_1500582.gif

Pertemuan tersebut sebagai langkah antisipatif menghadapi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2029, dengan fokus pada konsolidasi data dan koordinasi intensif antarinstansi agar daftar pemilih tersusun secara valid, mutakhir dan bebas dari potensi masalah.

Koordinator Divisi HPPH Bawaslu Kota Pangkalpinang Wahyu Saputra. Dalam pemaparannya, ia menekankan bahwa PDPB merupakan kerja berkelanjutan yang menuntut akurasi tinggi, sehingga seluruh instansi harus terlibat aktif dalam menyediakan data secara berkala.

Bawaslu meminta agar seluruh lembaga dapat menyerahkan pembaruan data setiap tiga bulan, terutama terkait, Data penduduk meninggal dunia, Data alih status TNI/Polri, Data pemilih baru maupun yang mengalami perubahan elemen kependudukan, Data khusus dari Lapas terkait narapidana yang kehilangan atau memiliki hak pilih.

“Pengawasan daftar pemilih bukan sekadar rutinitas, tetapi inti dari perlindungan hak konstitusional rakyat. Tanpa data yang akurat, potensi masalah seperti pemilih tidak terdaftar atau data ganda sangat mungkin terjadi. Karena itu, sinergi kita menjadi kunci keberhasilan,” ujarnya.

Wahyu juga menegaskan bahwa Bawaslu akan melakukan uji petik, verifikasi lapangan, dan evaluasi reguler untuk memastikan akurasi data yang disampaikan oleh stakeholder.

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *