DPRD Babel Dorong Penyelesaian Persoalan Timah Masyarakat dan Laporan Dugaan Intimidasi

PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong penyelesaian persoalan timah milik masyarakat yang disebut masih dititipkan di PT Timah. Dewan juga meminta adanya mekanisme pengaduan bagi masyarakat yang menyampaikan laporan dugaan intimidasi dalam aktivitas pertambangan.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Babel, Aliansi Tambang Rakyat Bangka Belitung dan jajaran PT Timah di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, Selasa (4/8/2026).

Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya mengatakan, persoalan status timah menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam pertemuan tersebut.

Menurut Didit, masyarakat mempertanyakan keberadaan dan kejelasan penyelesaian atas timah yang sebelumnya diamankan dalam suatu proses penindakan dan kemudian dititipkan di PT Timah.

“Para Aliansi Tambang Rakyat mempertanyakan status timah-timah yang tertangkap. Ada yang sudah enam bulan, ada yang sudah satu tahun. Memang diakui oleh PT Timah barang itu dititip di PT Timah,” kata Didit seusai RDP.

Didit mengatakan, pihak PT Timah meminta data terkait pemilik timah sebagai bahan untuk melakukan penelusuran terhadap masing-masing persoalan.

Ia menyebut PT Timah berkomitmen mencari penyelesaian terhadap persoalan tersebut bersama pihak-pihak yang berkepentingan.

“Pak Dirop dan Pak Gugun hari ini akan menyelesaikan masalah itu dengan para pemilik timah tersebut. Mereka minta datanya, dan PT Timah berjanji akan mencari solusi seperti apa,” ujarnya.

DPRD Minta Laporan Disertai Data

Selain persoalan timah, dalam RDP tersebut masyarakat juga menyampaikan laporan mengenai dugaan intimidasi yang disebut dialami sejumlah penambang.