DPRD Babel Bahas Revisi RZWP3K, Soroti Konflik di Batu Beriga dan Lubuk Besar

PANGKALPINANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai membahas perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Revisi ini diarahkan untuk menyesuaikan aturan dengan regulasi nasional sekaligus menyelesaikan persoalan tumpang tindih pemanfaatan ruang laut.

Pembahasan perubahan perda tersebut dimulai melalui rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah (Ranperda) di ruang rapat paripurna DPRD Babel, Kamis (1/10/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani, anggota DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turut menghadiri agenda tersebut.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Babel, Ferry, mengatakan perubahan aturan diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan tata ruang laut dengan perkembangan regulasi nasional.

Selain itu, revisi diharapkan dapat menjadi landasan untuk menyelesaikan persoalan tumpang tindih alokasi ruang dan konflik pemanfaatan wilayah pesisir.

Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian antara lain Batu Beriga dan perairan Lubuk Besar.