DPRD Babel Bahas Revisi RZWP3K, Soroti Konflik di Batu Beriga dan Lubuk Besar

“Revisi ini bukan untuk menghapus Perda lama, melainkan menyempurnakan pasal-pasal agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini,” kata Ferry.

Libatkan nelayan dan pemangku kepentingan

Ferry menjelaskan, penyusunan Ranperda perubahan RZWP3K akan dilakukan dengan mempertimbangkan data teknis, kajian spasial, aspek hukum, serta kondisi lingkungan.

DPRD Babel juga berencana melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunan aturan tersebut.

Pihak yang dilibatkan mencakup kalangan akademisi, organisasi lingkungan, pelaku usaha, dan masyarakat nelayan.

Pelibatan berbagai pihak itu ditujukan untuk memastikan kebijakan zonasi laut mempertimbangkan kepentingan masyarakat pesisir serta memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang laut.

Revisi Perda RZWP3K menjadi salah satu upaya DPRD Babel dalam menyempurnakan tata kelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di provinsi tersebut.

Namun, efektivitas aturan nantinya akan bergantung pada substansi perubahan, proses pembahasan, serta pelaksanaan kebijakan setelah perda ditetapkan.