DPRD Babel Minta Pemprov Tindak Lanjuti 23 Tuntutan Mahasiswa

PANGKALPINANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong pemerintah provinsi menindaklanjuti 23 tuntutan yang disampaikan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Babel. DPRD meminta penyelesaian berbagai persoalan tersebut dilakukan melalui koordinasi langsung dengan perangkat daerah terkait.

Dorongan itu disampaikan Wakil Ketua I DPRD Babel Eddy Iskandar setelah audiensi bersama Aliansi BEM Babel di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, Kamis (8/10/2026).

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi mahasiswa yang disampaikan dalam aksi pada 25 September 2026.

Audiensi turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Babel Ferry Afriyanto serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Eddy mengatakan, aspirasi mahasiswa mencakup berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan kondisi masyarakat di Bangka Belitung.

Sejumlah isu yang menjadi perhatian di antaranya konflik agraria, pelayanan BPJS Kesehatan, penyakit menular, hingga kebutuhan air bersih.

“Banyak sekali, persoalan agraria, kemudian BPJS, kemudian persoalan penyakit menular, persoalan air bersih, dan sebagainya. Banyak, ada 23 itu,” kata Eddy.

Menurut Eddy, pemerintah provinsi telah mengarahkan perangkat daerah untuk menangani persoalan tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

DPRD dorong komunikasi berkelanjutan