KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 Disepakati, DPRD Babel Siapkan Pembahasan Teknis

PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Pemerintah Provinsi Babel menyepakati Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama dalam rapat paripurna DPRD Babel, Rabu (26/8/2026).

Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mengatakan kesepakatan KUA-PPAS masih berada pada tahap kebijakan umum. Pembahasan belum masuk pada rincian teknis program, kegiatan maupun besaran anggaran masing-masing perangkat daerah.

“Poin dasarnya KUA-PPAS ini kan gambaran rencana anggaran perubahan dan anggaran 2027. Jadi umum sifatnya, belum teknis-teknis pada saat APBD,” ujar Didit.

Menurut Didit, rincian teknis baru akan dibahas setelah proses penyusunan rancangan APBD memasuki tahapan berikutnya.

“Namanya umum kan tidak bisa dijelaskan, ya global. Nanti teknisnya baru di APBD,” katanya.

Rincian Anggaran Dibahas pada Tahap Berikutnya

Didit menjelaskan, kesepakatan KUA-PPAS belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan secara rinci berapa besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk setiap program atau perangkat daerah.

Hal tersebut termasuk ketika muncul pertanyaan mengenai kemungkinan penambahan atau pengurangan anggaran pada sejumlah organisasi perangkat daerah.