Didit Soroti Peran Sawit dalam Ekonomi Babel, DPRD Minta Stabilitas Harga Dijaga

Persoalan harga TBS sebelumnya juga menjadi perhatian DPRD Babel. Pada Juni 2026, DPRD menerima aspirasi dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Babel terkait dinamika perdagangan dan ekspor crude palm oil (CPO) yang berdampak pada harga TBS petani.

Dalam forum tersebut, DPRD Babel meminta pabrik kelapa sawit (PKS) menjalankan kesepakatan pembelian TBS yang sebelumnya telah dibuat bersama pemerintah daerah.

DPRD juga menerima aspirasi mengenai dugaan persoalan dalam proses penimbangan TBS. Saat itu, DPRD menyatakan persoalan tersebut akan ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

Dorong Pengawasan Tata Niaga Sawit

Selain persoalan harga, DPRD Babel sebelumnya juga mendorong pengawasan terhadap tata niaga TBS. Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Babel menyatakan tengah menyiapkan formulasi pengawasan yang lebih terpadu.

Pengawasan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian bagi petani maupun pelaku usaha dalam proses perdagangan TBS.

Bagi DPRD Babel, pembahasan mengenai harga sawit tidak hanya berkaitan dengan nilai jual komoditas, tetapi juga menyangkut biaya produksi, mekanisme pembelian, serta kondisi ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor perkebunan.

Dengan demikian, DPRD meminta pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga TBS dan kondisi biaya produksi di lapangan, sekaligus memastikan kebijakan yang diterapkan tetap memperhatikan kepentingan petani dan pelaku usaha. (*)