DPRD Babel Fasilitasi Aspirasi Penambang, Status Timah yang Diamankan Diminta Segera Diperjelas

“Pak Dirops membuka diri. Siapa pun oknumnya silakan laporkan kepada Pak Hendry. Beliau akan menindaklanjuti, tetapi laporannya harus berdasarkan fakta,” katanya.

PT Timah juga disebut akan menyiapkan saluran pengaduan khusus agar masyarakat dapat menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan tindakan yang merugikan atau mengintimidasi.

Sementara itu, Ketua Aliansi Tambang Rakyat Bangka Belitung, Batara Harahap, meminta adanya kepastian dan penjelasan mengenai timah milik masyarakat yang menurut pihaknya telah diamankan namun belum mendapatkan kejelasan mengenai status maupun proses penyelesaiannya.

“Kami meminta pemerintah dan pihak terkait memberikan solusi yang konkret serta penjelasan yang transparan,” ujar Batara.

Ia menambahkan, pihaknya berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme yang jelas dan melibatkan pihak-pihak terkait.

Selain persoalan timah yang masih berada dalam penguasaan atau penitipan, Aliansi Tambang Rakyat juga menyampaikan keluhan terkait dugaan intimidasi terhadap masyarakat penambang.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, DPRD Babel mendorong agar setiap laporan dapat disertai data dan fakta sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya mempertemukan masyarakat, perusahaan dan pemangku kepentingan terkait untuk mencari solusi atas persoalan pertambangan rakyat di Bangka Belitung.

DPRD Babel juga menekankan pentingnya kepastian hukum dan tata kelola pertambangan yang memberikan kejelasan bagi masyarakat, sekaligus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.