DPRD Babel Komitmen Akan Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Tolak HTI

Ia juga menyoroti persoalan yang kerap dikeluhkan warga, yaitu penutupan akses menuju kawasan pecah butan. Menurutnya, DPRD akan memperjuangkan agar masyarakat bukan hanya mendapatkan akses, tetapi juga hak kelola lahan.

“Kita ingin kawasan itu bisa diberikan ke masyarakat, apakah lewat program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), perhutanan sosial, atau skema lainnya,” jelasnya.

Eddy menambahkan, hingga kini DPRD belum menerima laporan resmi terkait kinerja perusahaan HTI. Dari hasil evaluasi dinas terkait, masih banyak kewajiban perusahaan yang tidak dilaksanakan.

Sementara itu, perwakilan masyarakat Bangka Barat yang hadir menyampaikan alasan penolakan mereka. Aktivitas perusahaan dinilai tidak memberikan manfaat bagi warga, bahkan memicu konflik lahan.

“Kami sudah lama merasakan dampak keberadaan HTI. Lahan yang seharusnya bisa kami kelola justru dikuasai perusahaan, sementara masyarakat tidak mendapat apa-apa. Karena itu kami datang ke DPRD untuk meminta perjuangan agar izin HTI dicabut,” ungkap salah seorang perwakilan warga. (*)