![Example floating](https://babelxpose.com/wp-content/uploads/2024/01/20240103_1500582.gif")
Selain itu, DPRD Babel juga mengusulkan keterlibatan aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian dalam proses penetapan harga TBS guna memperkuat aspek hukum.
“Supaya kita bisa mendapatkan pandangan hukum. Jika sudah ada kesepakatan harga minimal dan maksimal, lalu ada yang melanggar, maka bisa diberikan sanksi,” jelasnya.
Ia menambahkan, ketentuan sanksi telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024, baik secara perdata maupun pidana.
“Namun kita tetap mengedepankan solusi bersama agar tidak ada lagi keluhan, baik dari petani maupun perusahaan,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Babel akan menyurati Gubernur untuk membentuk tim terpadu yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, kepolisian, dan kejaksaan.
“Tujuannya agar jika ke depan ada pelanggaran, minimal ada sanksi yang bisa ditegakkan. Kita ingin marwah aturan ini benar-benar dijalankan,” pungkas Didit. (*)
