Gelar Audiensi, DPRD Babel Ingatkan Janji Direksi PT Timah Soal Harga Timah ke Penambang

Selain soal harga, DPRD Babel juga menyoroti perbedaan penetapan nilai SN di lapangan serta keterlambatan pembayaran imbal jasa. Padahal sebelumnya disepakati pembayaran maksimal empat hari, namun dalam praktiknya kerap molor hingga lebih dari satu bulan.

Didit menegaskan, hubungan kemitraan antara perusahaan dan penambang harus dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan. Penambang merupakan mitra resmi yang berhak memperoleh imbal usaha secara proporsional.

“Ketika harga timah dunia naik, wajar jika imbal usaha ikut menyesuaikan. Harus ada variabel yang mengikuti harga pasar agar terasa adil,” katanya.

Ia memastikan DPRD Babel akan terus mengawal persoalan tersebut, meskipun kewenangan penetapan harga sepenuhnya berada di pihak perusahaan.

“Kalau kewenangan ada di DPRD, tentu sudah kami naikkan. Namun ini domain perusahaan. Kami hanya bisa mendesak agar komitmen kepada masyarakat benar-benar ditepati,” pungkasnya.

DPRD Babel menegaskan akan terus memperjuangkan aspirasi para penambang demi menjaga stabilitas ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung. (*)