Masyarakat Tak Perlu Panik, Stok Beras di Babel Aman Hingga Akhir Tahun

PANGKALPINANG – Stok beras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) dipastikan aman. Berdasarkan data Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perum Bulog Bangka dan Belitung, per hari ini (18/9/2023), ketersediaan stok beras di gudang kedua KCP tersebut berjumlah 1.639 ton, dengan rincian 1.257 ton di Bangka dan 382 ton di Belitung. Jumlah ini belum termasuk 1.650 ton yang masih berada dalam pengiriman, sehingga stok beras di Kep.Babel dipastikan aman.

Hal ini disampaikan Plt Asisten 2 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kep. Babel, Ahmad Yani yang didampingi oleh Asisten Manager Supply Chain Pelayanan Publik Perum Bulog Cabang Bangka, Kurniawan Len Mantazaka di Ruang Kerjanya, Senin (18/9/2023).

“Kami pastikan ketersediaan beras di Kep Babel aman hingga akhir tahun, bahkan hingga bulan Februari 2024 atau sampai musim panen selanjutnya. Apabila stok beras kita sudah berada di bawah 500 ton, maka kita ajukan kembali untuk penambahan,” ujar Ahmad Yani.

Meskipun di Kep. Babel terjadi tren kenaikan harga beras sejak September 2023, dikatakan Ahmad Yani hal ini dipicu berkurangnya pasokan beras dalam negeri, yang diakibatkan berakhirnya masa panen dan penurunan produksi dampak El Nino yang menyebabkan kekeringan di beberapa daerah sentra produksi beras.

“Kenaikan harga ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia sejak pertengahan tahun 2023. Namun, tren kenaikan harga beras di wilayah Kep. Babel baru terlihat sejak September 2023,” tuturnya.

Dijelaskannya kenaikan harga beras ini hanya pada jenis medium dan premium. Harga jenis beras medium meningkat sebesar sebesar 3,33% (m-to m), sementara harga beras jenis premium meningkat sebesar 2,72%  (m-to m). Sejalan dengan kondisi tersebut, tekanan inflasi dari komoditi beras juga menigkat dari waktu ke waktu.

Untuk menjaga ketersediaan serta kestabilan harga beras di Kep. Babel tetap berada pada level aman, Ahmad Yani mengungkapkan bahwa pihaknya bersama dengan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan, Bulog, Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota, serta stakeholder terkait melakukan beberapa langkah upaya dengan mengedepankan sinergi kebijakan dan kelembagaan selaras dengana Peta Jalan pengendalian Inflasi Nasional.

Antara lain dengan memperkuat operasi pasar dan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog, memberikan subsidi ongkos angkut untuk komoditas pangan strategis, penguatan pengawasan Harga Eceran Tertinggi (HET), memperluas kerjasama antar daerah, penguatan kluster dan intensifikasi penanaman komoditas pangan, bantuan pangan, penguatan infrastruktur logistik, mendorong kelancaran bongkar muat barang, memperkuat sinergi melalui pelaksanaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan penguatan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) sebagai early warning.