Pemkot Pangkalpinang Komitmen Dukung Implementasi UHC BPJS Kesehatan

“Yang utama adalah masyarakat dapat terlayani dengan baik. Masalah teknis, seperti kartu BPJS yang tidak aktif, harus diantisipasi sejak awal. Kami sudah meminta jajaran terkait untuk memprioritaskan penganggaran agar memenuhi kuota yang ditetapkan oleh BPJS,” ungkapnya.

Untuk itu validasi data menjadi kunci suksesnya program ini, mengingat data kemiskinan sering berubah-ubah. Oleh karena itu, lanjut M Unu Ibnudin, koordinasi antara Dinas Sosial, Dukcapil, dan Bappeda sangat diperlukan untuk menyinkronkan data dan kebutuhan anggaran.

“Jika data sudah akurat dan anggaran tersedia, maka tidak akan ada kendala layanan. Kami minta data diperbarui secara berkala oleh RT, RW, dan kelurahan. Jangan sampai masyarakat tidak terlayani hanya karena kartu tidak aktif atau data tidak sesuai,” tegasnya.

Pj Walikota Unu Ibnudin mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat yang mampu, untuk ikut serta menjamin akses kesehatan bagi warga yang membutuhkan.

“Kalau ada tetangga yang tiba-tiba mengalami musibah dan belum terdaftar, kita bisa bantu langsung. Ini bentuk solidaritas sosial. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, perlu dukungan semua pihak agar pelayanan kesehatan benar-benar merata,” pungkasnya.