Rakor DTSEN di DPRD Babel, Kades dan Lurah Soroti Akurasi Data Desil

Menindaklanjuti keluhan tersebut, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Babel berencana menemui BPS Pusat untuk menyampaikan aspirasi dari pemerintah desa dan kelurahan. Langkah ini diharapkan menjadi bahan evaluasi agar pemutakhiran data ke depan lebih sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.

Didit mengatakan, salah satu upaya yang didorong ialah melibatkan kades dalam proses pemutakhiran data melalui musyawarah desa. Namun, pelaksanaannya masih membutuhkan dukungan anggaran operasional yang saat ini dibahas bersama pihak eksekutif.

“Ke depannya kepala desa akan dilibatkan untuk mendata supaya datanya akurat, dengan catatan melalui musyawarah desa yang dananya lagi kami bahas dengan eksekutif,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Babel juga berharap pemerintah kabupaten dan kota dapat memberikan dana pendamping untuk mendukung proses pemutakhiran tersebut. Menurut Didit, ketersediaan anggaran operasional menjadi salah satu kendala yang perlu diselesaikan agar pelibatan pemerintah desa dapat berjalan.(*)