Reses di Desa Rias, Rina Tarol Minta Petani Kompak Terkait Aktivitas Pembukaan Lahan Sawit

TOBOALI, Babelxpose.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Babel Dapil Bangka Selatan (Basel) Rina Tarol fraksi partai Golkar gelar reses masa sidang II 2025 di desa Rias, Kecamatan Toboali, Bangka Selatan, Minggu (18/05/2025).

Pada reses tersebut, Petani desa rias mengeluh dengan keberadaan perkebunan kelapa sawit dekat area persawahan yang akan berpotensi merusak ekosistem air dan mengancam ketahanan pangan daerah persawahan desa rias.

Seperti halnya yang disampaikan, Kelompok Tani Bangun Bersama, Basri, diareal itu sudah ada tanggul yang jebol dan juga minta kepada pemerintah untuk menyelesaikan batas wilayah persawahan desa rias dengan batas perkebunan sawit.

Sementara itu, LPM Desa Rias, Dul Rasid menyampaikan keluhan dari petani pada saat musim kemarau akan berdampak kekeringan di kawasan persawahan apalagi sudah ada perkebunan sawit mengancam keberadaan ribuan hektare sawah desa rias.

Kemudian,Ketua Kelompok Tani Makmur jaya Bersama, Marsanti minta dibangun tanggul dan Jalan Usaha Tani (JUT).

Menanggapi hal tersebut, Rina Tarol menegaskan bahwa kawasan pertanian di Desa Rias merupakan bagian dari wilayah yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional sebagai lahan pertanian dan ketahanan pangan.

Lebih lanjut dijelaskan Rina Tarol, untuk aspirasi terkait pembangunan tanggul dan JUT diajukan lewat proposal dan diharapkan kepada masyarakat untuk menjelaskan lebih detail permasalahannya.

“Terkait permasalahan perkebunan sawit diarea persawahan, saya minta tokoh agama,adat dan masyarakat kompak untuk menyuarakan permasalahan tersebut,” ujarnya.

Ia menyayangkan lemahnya penegakan hukum terhadap aktivitas pembukaan lahan sawit yang diduga dilakukan secara ilegal.

“Status lahan sudah jelas, pemanfaatannya pun hanya untuk ketahanan pangan. Tapi karena penegakan hukum yang lemah, aktivitas pembukaan lahan sawit ini terus merajalela,” tegas Rina.

Rina Tarol juga menyoroti pentingnya peran aparat penegak hukum (APH) untuk segera menindaklanjuti laporan masyarakat dan menyelamatkan sumber daya alam yang vital bagi petani.

“Kami berharap aparat hukum menyisihkan hati untuk masyarakat. Bendungan Mentukul harus diselamatkan,” pungkasnya.