DPRD Babel Minta Pemprov Segera Tindaklanjuti Rekomendasi atas Temuan BPK

PANGKALPINANG, Babelxpose.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Menurut Edi, tindak lanjut terhadap seluruh temuan BPK perlu dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

“Kami merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi agar seluruh temuan BPK segera ditindaklanjuti. Apa yang harus diperbaiki segera diperbaiki, dan apabila ada kewajiban mengembalikan kerugian ke kas negara, maka harus segera diselesaikan,” ujar Edi.

Pernyataan tersebut disampaikan usai Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap LHP BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025, yang dirangkaikan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Paripurna DPRD Babel, Selasa (30/6/2026).

Edi mengatakan, DPRD melalui fungsi pengawasannya terus mendorong agar seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga pengelolaan keuangan daerah semakin tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ia juga mengungkapkan bahwa Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah menyampaikan komitmennya untuk mempercepat penyelesaian seluruh rekomendasi yang diberikan DPRD, bahkan menargetkan penyelesaiannya sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.

“Tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan komitmennya. Istilah beliau, yang masih merah harus segera menjadi hitam. Artinya, seluruh catatan hasil pemeriksaan akan segera ditindaklanjuti hingga status penyelesaiannya tuntas,” katanya.

Lebih lanjut, Edi berharap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dapat bekerja secara optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Menurutnya, penyelesaian temuan BPK tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administrasi, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain itu, Edi turut menyoroti temuan yang berkaitan dengan pembangunan dermaga. Ia menyebut persoalan tersebut juga menjadi perhatian pemerintah daerah dan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sesuai rekomendasi yang telah diberikan BPK.

“Persoalan dermaga juga sudah dibahas. Pemerintah telah menyampaikan akan segera menindaklanjutinya. Kami berharap seluruh temuan dapat diselesaikan tepat waktu, bahkan sebelum tenggat yang telah ditentukan,” tutupnya.