Audiensi DPRD Babel Bahas Perizinan Pabrik Sawit di Puput, Warga Minta Proses Sesuai Aturan

PANGKALPINANG, Babelxpose.com – Status perizinan pembangunan pabrik kelapa sawit milik PT Bangka Tengah Sawitindo (BTS) di Desa Puput, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, menjadi salah satu pembahasan utama dalam audiensi yang digelar DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Ruang Badan Musyawarah (Banmus), Kamis (18/6/2026).

Audiensi tersebut mempertemukan perwakilan masyarakat, pemerintah daerah, aparat terkait, serta pihak perusahaan untuk membahas berbagai aspirasi warga mengenai rencana pembangunan pabrik.

Dalam forum itu, masyarakat mempertanyakan progres sejumlah dokumen perizinan perusahaan yang menurut penjelasan pemerintah daerah masih dalam proses. Di sisi lain, warga menyampaikan bahwa aktivitas di lokasi pembangunan telah berlangsung.

Perwakilan masyarakat menegaskan bahwa mereka tidak menolak investasi maupun pembangunan pabrik kelapa sawit. Namun, mereka berharap seluruh tahapan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Jangan sampai proses perizinan belum selesai, tetapi aktivitas yang menyerupai produksi sudah berjalan,” ujar salah seorang perwakilan masyarakat.

Selain persoalan perizinan, warga juga menyoroti komitmen perusahaan terhadap pemberdayaan masyarakat sekitar, terutama terkait kesempatan kerja. Mereka berharap tenaga kerja lokal dapat diprioritaskan ketika pabrik mulai beroperasi.

Dalam kesempatan tersebut, masyarakat juga meminta agar aktivitas pembangunan dihentikan sementara hingga seluruh dokumen perizinan dinyatakan lengkap sesuai ketentuan yang berlaku.

Menanggapi aspirasi tersebut, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan bahwa masukan yang disampaikan masyarakat bukan merupakan penolakan terhadap investasi, melainkan harapan agar seluruh proses pembangunan berjalan sesuai regulasi dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Audiensi juga membahas usulan masyarakat agar lokasi pembangunan pabrik dipindahkan sekitar dua kilometer dari kawasan permukiman. Usulan tersebut dinilai masih memerlukan pembahasan lebih lanjut karena berkaitan dengan berbagai aspek teknis, administratif, dan kewenangan pemerintah.

Kedekatan lokasi pembangunan dengan permukiman warga turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Masyarakat menyampaikan kekhawatiran terhadap potensi dampak lingkungan maupun kenyamanan warga apabila pabrik beroperasi di lokasi yang ada saat ini.

Camat Simpang Katis mengajak seluruh pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif serta mengedepankan dialog dalam mencari solusi atas berbagai persoalan yang berkembang.

Senada dengan itu, pihak kepolisian mengimbau seluruh pihak agar tetap mengedepankan komunikasi yang baik dan menyampaikan aspirasi secara tertib.

“Yang terpenting adalah bagaimana semua pihak dapat menyampaikan pendapat secara tertib dan mengutamakan musyawarah,” kata AKP Dedi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta, mempertanyakan aktivitas yang telah berlangsung di lokasi pembangunan apabila proses perizinan perusahaan belum sepenuhnya rampung. Ia juga meminta instansi terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, memberikan perhatian terhadap keluhan masyarakat mengenai kondisi sumber air di sekitar lokasi.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddi Iskandar, menegaskan bahwa pemenuhan izin lingkungan merupakan salah satu tahapan penting sebelum kegiatan industri dapat dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau izin lingkungan tidak keluar, maka tidak akan ada izin lainnya yang bisa diterbitkan,” tegasnya.