BPD Gelar Audiensi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bangka, Susantri : Libatkan Kami

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kabupaten Bangka gelar silahturahmi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Bupati Bangka di ruang Paripurna DPRD Bangka, Senin (21/11/2022).

Silaturahmi ini perdana dilakukan BPD se Bangka yang dihadiri Bupati Bangka, Mulkan, SH.MH, dan Pimpinan DPRD Bangka yakni Ketua DPRD Bangka, Iskandar, SIP, serta Wakil Ketua II DPRD Bangka, Rendra Basri juga anggota DPRD Bangka. Selain itu, dilakukan rapat kerja daerah BPD, terkait APBDes anggaran tahun 2023.

Bupati Bangka, Mulkan, SH.MH mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan audiensi ini. Ajang silahturahmi ini, merupakan sejarah bagi kami, karena selama ini belum pernah terjadi, BPD melakukan audiensi dengan DPRD maupun Pemerintah Daerah.

“BPD Bangka tetap menjaga keharmonisan didesa. Kalau ada program, buatlah program bersama sama. Kemudian ditingkat desa itu ada mekanisme yang dilakukan, tentu musyawarah dilakukan dari tingkat dusun sampai tingkat desa,” ujarnya.

Ia menghimbau kepada BPD Bangka untuk membuat program yang menyentuh masyarakat. Jangan sampai program yang dibuat, mubazir tidak tepat sasaran.

“Kita sama-sama memberi pelayanan yang terbaik untuk warga masyarakat. untuk itu, buat program secara matang, agar tepat sasaran” pesan orang nomor satu di Kabupaten Bangka itu.

Sementara itu, Ketua Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Bangka, Susantri menjelaskan silahturahmi ini merupakan perdana BPD Bangka lakukan bersama Pemkab Bangka dan DPRD Bangka yang dihadiri 300 anggota BPD dari 62 Desa se Kabupaten Bangka.

“Audiensi ini memang gagasan kita dan kita izin menggunakan ruang rapat paripurna dengan tujuan utama yakni untuk silaturahmi dengan pimpinan dan anggota DPRD Bangka,” ungkapnya.

Ia berharap dengan adanya audiensi ini, DPRD Bangka dapat lebih mengenal anggota BPD dan mendukung kegiatan BPD Bangka.

“BPD tidak menuntut tapi berharap dukungan dari DPRD Bangka seperti kegiatan reses DPRD diharapkan dapat melibatkan BPD,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Susantri, Kami berharap terkait kesejahteraan anggota BPD seperti BPJS dan tunjangan yang lain itu sudah ada aturannya. Sebab BPD dipilih oleh masyarakat dengan demokratis dan pencalonannya serta aturannya jelas.

Oleh karena itu, ketika ada hal-hal yang tidak jelas di desa, kami ingin tahu. seperti ada hal-hal tertutup didesa dan kecamatan, BPD tidak pernah dilibatkan.

“Seperti reses DPRD, tolong kami BPD diundang. Kemudian kegiatan lain didesa, libatkan kami, semoga hasil dari audiensi ini dapat kami sampaikan lebih jauh kepada masyarakat,” pungkasnya.(**)