Di Balik Lonjakan Ekspor Timah, Laut Bangka Belitung Menghadapi Krisis Ekologi

SAAT itu saya berdiri di pesisir Pantai Matras di Kepulauan Bangka Belitung untuk melihat hamparan laut yang menyimpan dua sisi cerita yang sangat bertolak belakang. Di satu sisi kita sering mendengar kebanggaan jajaran pemerintah daerah atas pencapaian ekonomi ekstraktif yang luar biasa. Laporan perekonomian terbaru dengan bangga mencatat bahwa volume ekspor logam timah kita melesat menembus 49.439 metrik ton pada tahun 2025.

Bahkan baru baru ini pemerintah berencana untuk mengakselerasi pembukaan 36 blok eksisting tambang timah rakyat yang mencakup lahan seluas 2.357 hektar dengan niat untuk menciptakan tata kelola yang transparan dan mensejahterakan masyarakat lokal. Namun jika kita mau melangkah sedikit ke arah laut dan mendengar suara dari atas perahu nelayan narasi kesejahteraan tersebut terasa sangat jauh dari kenyataan.

Kenyataannya laut yang menjadi halaman depan rumah kita sedang tidak baik baik saja. Melalui kacamata sains dan pemodelan hidrodinamika terbukti secara ilmiah bahwa limbah sedimen lumpur dari aktivitas tambang di perairan dangkal menyebar sangat ganas terbawa arus hingga menjangkau radius 16 mil. Limpahan lumpur pekat ini secara nyata mengancam perairan Teluk Kelabat yang sesungguhnya direncanakan sebagai zona konservasi.

Secara tragis kerusakan ekosistem ini terekam dalam data yang menyebutkan bahwa 57,06 persen terumbu karang di perairan Bangka kini hancur lebur mati lemas akibat pori porinya tertutup rapat oleh sedimen sisa pencucian timah. Beban ekologis ini menjadi semakin ironis jika kita melihat rekam jejak eksploitasi yang telah mewariskan 12.607 lubang bekas tambang seluas 15.579 hektare di mana perusahaan pelat merah sekalipun tercatat hanya mampu melakukan reklamasi seluas 299,47 hektar pada tahun 2023.

Kehancuran rumah ikan ini memukul telak nadi ekonomi para pahlawan pangan kita di pesisir. Dasbor data resmi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat sebuah tragedi penyusutan demografi pekerja laut yang amat menyayat hati. Pada tahun 2020 pesisir kita masih dihidupi oleh 55.129 orang nelayan.

Namun ketika laut makin disesaki armada kapal isap angka tersebut anjlok secara mengerikan menjadi hanya 35.960 orang pada tahun 2021. Meskipun nelayan kita mencoba sekuat tenaga untuk bertahan hidup sehingga angka ini sempat merangkak naik menjadi 37.015 orang pada tahun 2022 dan 40.076 orang pada tahun 2023 jumlahnya kembali merosot menjadi 39.202 orang pada tahun 2024.

Mereka yang mencoba bertahan melawan kerasnya alam ini harus menelan kepahitan berupa kenaikan modal melaut hingga seratus persen dari seratus ribu menjadi dua ratus lima puluh ribu rupiah hanya karena harus memutar kemudi membelah ombak lebih jauh demi menghindari kepungan zona tambang. Akibat beban operasional yang kian menghimpit ini rata rata nelayan kita menderita kehilangan pendapatan bersih setiap bulannya.