Didit Srigusjaya Terima Audiensi Nelayan Laut Bamban dan Teluk Nipah Bangka Barat

PANGKALPINANG, Babelxpose.com – Sejemlah nelayan yang ada di perairan laut Bamban dan Teluk Nipah, Kabupaten Bangka Barat (Babar) mengadukan Nasib perairan mereka ke DPRD Provinsi Babel, aduan ini lantaran para nelayan resah akan adanya aktivitas pertambangan yang di lakukan oleh Kapal Isap Produksi (KIP) yang akan berdampak ke lingkungan laut dan hasil tangkapan para nelayan.

Saat menerima audiensi para nelayan ini Ketua DPRD Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya didampingi oleh Kepala Dinas Kelautan Perikanan Babel dan Kepala Dinas tenaga kerja Babel,Elius Gani.

Menanggapi aduan tersebut, Didit menegaskan bahwa pihaknya bersama perangkat kerja terkait akan segera meninjau aktivitas penambangan yang dimaksud oleh para nelayan. ‎”Sudah diputuskan, kita akan melakukan pengecekan, seperti apa lokasinya sehingga kita bisa memberikan solusi disini,” kata Didit.

‎Setelah didapati hasil peninjauan tersebut, lanjut Didit, barulah keputusan selanjutnya akan ditentukan. ‎”Jadi semuanya enjoy dan kita juga akan segera mendapat laporan dari hasil peninjauan lapangan dari dinas yang akan turun kepada DPRD, mudah-mudahan nanti kita bisa membuat kesimpulan dan akan kita laporkan kepada PT Timah,” tegasnya, Selasa (10/6/2025).

Sebelumnya perwakilan nelayan‎, Ketua BPD Air Nyatoh, Suwandi mengatakan, bahwa pihaknya tak menolak adanya aktivitas pertambangan. Namun, pihaknya meminta PT Timah untuk memperhatikan dampak lingkungan pasca aktivitas tambang.

“Maksudnya, jangan sampai merugikan para nelayan. Jadi kami nelayan ini tidak menolak tambangnya, yang kami tolak itu dampaknya, masalah tambang itu hak mereka, karna kita juga masing-masing menghormati satu sama lainnya,” tambah Suwandi.

‎Pihaknya juga mengakui, bahwa sejak aktivitas pertambangan laut tersebut berjalan, hasil tangkap nelayan di wilayah tersebut sangat menurun drastis. ‎Tak hanya itu, lanjut Suwandi, aktivitas KIP menyebabkan permukaan bawah laut jadi berlumpur sehingga dikhawatirkan akan merusak ekosistem dan ekologi laut.

‎”Beroperasi (KIP) sudah sebulan yang lalu kurang lebih, sejak saat itu juga nelayan kami mulai merasakan dampak hasil tangkapan mereka berkurang dratis, seprti ikan bilis, labak yang menjadi sumber utama hasil tangkapan nelayan kami,” tegasnya.

‎Sementara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Babel, Agus Suryadin menerangkan, bahwasanya secara prosedural PT Timah memang memilik izin, termasuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan dapat beropesasi sesuai izin yang diajukan yakni seluas 92 Hektare.

‎Namun dalam hal ini, kata Agus, masyarakat melaporkan bahwa PT Timah diduga beroperasi di luar dari izin yang telah dikeluarkan.

‎”Maka besok kita akan tinjau dan kita lihat, sebaikanya memang dalam pengurusan PKKPRL itu kapal-kapal yang melakukan seperti itu (aktivitas pertambangan-red) harus dilengkapi dengan VMS jadi bisa terpantau dimana koordinat mereka, apakah diizin yang mereka sudah berikan atau diluar itu, kalo mendengar dari masyarakat kan sepertinya diluar (izin) itu,” ucapnya.

‎Jikalau pun nantinya memang ditemukan aktivitas pertambangan diluar izin, kata Agus, pihaknya akan memberikan sikap tegas.

‎”Kita akan memberikan PT Timah (teguran-red) sesuai dengan ininya, memang yang jadi salah satu hal yang ini kita harus koordinasi kanlagi dengan PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) Kementerian KP, karena perizinan tersebut memang dikeluarkan oleh Menteri, karena memang lokasinya di kita ya kita bantu,” ucapnya.