DPRD Babel Dukung Rencana Kerja PT Timah Tahun 2026

Terkait dana CSR dan PPM, Edi meminta agar pelaksanaannya menyerap tenaga dan pelaku usaha lokal.

“Dana CSR dan PPM itu harus digunakan dengan menggandeng pelaku usaha dan sumber daya dari Bangka Belitung. Supaya ekonomi kita berputar dan dampaknya terasa langsung oleh masyarakat,” katanya.

Soal pengawasan, DPRD Babel melalui Komisi III disebut akan terus bersinergi dengan Kementerian ESDM dan pihak terkait, meski kewenangan pertambangan berada di pemerintah pusat.

“Meskipun wewenangnya di Kementerian ESDM, teman-teman di Komisi III akan terus bermitra dan melakukan pengawasan. Kita ingin pastikan kawasan tambang PT Timah tetap terjaga dan tidak ada sumber daya yang keluar secara ilegal,” ujarnya.