DPRD Babel Minta Kejelasan DBH Timah 2025 dan 2026

PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta pemerintah pusat memberikan kejelasan mengenai Dana Bagi Hasil (DBH) yang berkaitan dengan sektor pertambangan timah untuk tahun anggaran 2025 dan 2026.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Babel dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Ruang Paripurna DPRD Babel, Jumat (14/8/2026).

Didit mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh kepastian mengenai pembayaran DBH untuk tahun 2025. Sementara untuk tahun 2026, ia juga meminta adanya kejelasan terkait mekanisme dan waktu penyalurannya.

“Yang kedua, bahwa ada kenaikan daripada keuntungan Timah. Tapi tolong dong, DBH kita juga dibayar. Karena DBH 2025 sampai sekarang juga belum ada kejelasan, apalagi 2026,” kata Didit.

Menurut Didit, kepastian mengenai DBH penting bagi pemerintah daerah karena dana tersebut berkaitan dengan kapasitas fiskal daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga menyoroti posisi Bangka Belitung sebagai salah satu daerah yang memiliki aktivitas pertambangan timah. Menurutnya, kontribusi sektor tersebut perlu diikuti dengan kejelasan mengenai hak daerah sesuai dengan ketentuan pembagian penerimaan yang berlaku.

“Artinya tidak sinkron dong. Satu sisi kita sangat meng-backup kebijakan pemerintah pusat, satu sisi hak-hak kita sebagai masyarakat Bangka Belitung yang memiliki timah yang terbesar di Indonesia bahkan dunia, kok DBH-nya sampai sekarang belum tuntas?” ujarnya.

DPRD Dorong Kepastian

Didit meminta persoalan tersebut mendapat perhatian pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah memperoleh kepastian mengenai DBH yang menjadi bagian penerimaan daerah.