DPRD Babel Minta Kejelasan DBH Timah 2025 dan 2026

Menurutnya, kejelasan waktu dan mekanisme pembayaran akan membantu pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan anggaran secara lebih terukur.

DPRD Babel juga mendorong adanya komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memastikan informasi mengenai DBH dapat diketahui secara jelas, termasuk apabila terdapat perubahan formula, mekanisme penyaluran maupun persyaratan administrasi.

Permintaan tersebut disampaikan sebagai bagian dari fungsi DPRD dalam memperjuangkan kepentingan daerah dan mengawal kapasitas fiskal untuk mendukung pembangunan.

Menunggu Kepastian Pemerintah Pusat

Hingga pernyataan tersebut disampaikan, Didit menyebut belum ada kepastian yang diterima DPRD Babel terkait pembayaran DBH tahun 2025 maupun 2026.

Karena itu, DPRD Babel akan terus mendorong pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat guna memperoleh informasi resmi mengenai status DBH tersebut.

Kejelasan mengenai DBH dinilai penting agar pemerintah daerah dapat menyesuaikan perencanaan dan pengelolaan anggaran dengan kondisi penerimaan yang sebenarnya.

Dengan adanya kepastian dari pemerintah pusat, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun kebijakan fiskal secara lebih terukur dan menyesuaikannya dengan kemampuan keuangan daerah.