![Example floating](https://babelxpose.com/wp-content/uploads/2026/05/banner-samping.webp")
PANGKALPINANG, Babelxpose.com – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan siap menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan puluhan mahasiswa saat menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Babel, Kamis (25/6/2026).
Aksi yang digelar Gerakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bangka Belitung tersebut mengangkat sejumlah isu, mulai dari penolakan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Pulau Gelasa, permintaan pencabutan izin usaha pertambangan di Desa Batu Beriga, hingga peningkatan kesejahteraan guru.
Wakil Ketua II DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta, yang menerima langsung massa aksi, mengatakan DPRD akan mengawal setiap aspirasi yang disampaikan sesuai kewenangan yang dimiliki lembaga legislatif.
Menurut Edi, berbagai persoalan yang disampaikan mahasiswa sejalan dengan sejumlah isu yang selama ini menjadi perhatian DPRD, di antaranya kondisi ekonomi masyarakat, pelaksanaan kewajiban plasma perusahaan perkebunan, serta kesejahteraan tenaga pendidik.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa dipimpin Koordinator Daerah Gerakan BEM Bangka Belitung, Danil Eko Saputra.
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan serta meningkatkan transparansi penggunaan anggaran. Mereka juga mendorong kebijakan ekonomi yang dinilai lebih berpihak kepada masyarakat, penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), pemerataan layanan kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan guru.
Selain itu, mahasiswa menyatakan penolakan terhadap rencana pembangunan PLTN di Pulau Gelasa sebelum dilakukan kajian secara komprehensif serta melibatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.
Massa aksi juga mendesak pemerintah mencabut izin usaha pertambangan di wilayah Desa Batu Beriga dan meminta perusahaan yang beroperasi di Bangka Belitung memenuhi kewajiban sosial maupun lingkungan kepada masyarakat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Edi mengapresiasi aksi mahasiswa yang menurutnya berlangsung tertib dan menjadi bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat.
Ia turut menyoroti pelaksanaan kewajiban penyediaan plasma sebesar 20 persen oleh perusahaan perkebunan. Menurut Edi, ketentuan tersebut bukan hanya berkaitan dengan pembagian keuntungan, tetapi juga menyangkut penyediaan kebun plasma sebagai hak masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Edi menilai, apabila seluruh perusahaan perkebunan menjalankan kewajiban plasma sesuai ketentuan yang berlaku, manfaat ekonomi yang diterima masyarakat Bangka Belitung akan semakin besar.
Di sisi lain, DPRD juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang masih menghadapi keterbatasan meskipun Bangka Belitung dikenal sebagai daerah penghasil timah dan memiliki sektor perkebunan yang cukup besar.
Dalam dialog tersebut, mahasiswa juga menyampaikan perhatian terhadap kesejahteraan guru. Mereka menilai peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik penting untuk mendukung kualitas pendidikan sekaligus mendorong minat generasi muda memilih profesi guru.
Menutup dialog, DPRD Kepulauan Bangka Belitung menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan serta membuka ruang komunikasi dengan mahasiswa agar berbagai masukan tersebut dapat dikawal bersama sesuai mekanisme yang berlaku. (*)
