DPRD dan Pemprov Babel Sepakati KUA-PPAS 2026-2027

Ia berharap hasil pembahasan bersama DPRD dapat menjadi dasar dalam menyusun program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Sementara itu, dalam KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 terdapat proyeksi peningkatan kapasitas fiskal dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2026. Kondisi tersebut menjadi bagian dari pembahasan pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan arah kebijakan anggaran tahun berikutnya.

Bukan APBD Final

Kesepakatan KUA-PPAS tersebut merupakan bagian dari tahapan penyusunan APBD. Setelah nota kesepakatan ditandatangani, pemerintah daerah akan melanjutkan proses penyusunan rancangan APBD sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, kesepakatan KUA-PPAS belum berarti seluruh rincian program, kegiatan dan alokasi anggaran telah ditetapkan secara final.

Rincian tersebut masih akan melalui tahapan pembahasan berikutnya sebelum APBD ditetapkan.

DPRD Babel juga akan menjalankan fungsi pembahasan dan pengawasan sesuai kewenangannya, sementara pemerintah daerah menindaklanjuti kesepakatan melalui penyusunan dokumen anggaran pada tahap berikutnya.

Melalui proses tersebut, Pemprov Babel berharap penyusunan anggaran dapat tetap diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan.

Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 dan KUA-PPAS APBD 2027 selanjutnya menjadi salah satu landasan dalam proses penyusunan anggaran daerah untuk memastikan program pemerintah dapat diarahkan sesuai kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.