Gelar Ngabuburit Pengawasan, Em Osykar Soroti 3 Hal Soal PSU di Babar

PANGKALPINANG, Babelxpose.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar kegiatan “Ngabuburit Pengawasan” di Kantor Bawaslu Babel, Rabu (12/03/2025).

Kegiatan ini mengambil tema “Evaluasi Pengawasan Pilkada Serentak 2024 oleh media massa” dan merupakan program dari Bawaslu Republik Indonesia (RI).

Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas, Sahirin mengatakan bahwa konsep ‘Ngabuburit’ Pengawasan ini diamanatkan oleh Bawaslu RI melalui Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2025.

Selain itu, kata Sahirin, Kegiatan ngabuburit pengawasan ini tidak hanya sebatas ngabuburit, tetapi juga meliputi kegiatan publikasi hasil pengawasan baik itu agenda Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Kabupaten Bangka Barat (Babar) terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU).

“Ngabuburit Pengawasan ini sudah diamanatkan Bawaslu RI dan kegiatan ini mengambil tema Evaluasi Pengawasan Pilkada Serentak 2024 oleh media massa. Dengan berkolaborasi dengan media. kita bersama-sama memberikan edukasi ke masyarakat terkait PSU yang akan dilaksanakan di Kabupaten Babar,”ujar Sahirin.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Babel, EM Osykar mengatakan setelah putusan MK, pengawasan menyisahkan 1 PSU yakni di Kabupaten Bangka Barat.

Kemudian, Hal-hal yang dapat jadi catatan, bahwa pelaksanaan PSU di Kabupaten Bangka Barat terjadi di 4 TPS, Desa Sinar Manik.

“Kami sudah mendatangi dan melakukan supervisi dan melibatkan sentra Gakkumdu di lokasi yang akan dilaksanakan PSU,” kata Osykar.

Pihaknya juga telah melakukan mitigasi karena PSU ini tingkat kerawanannya tinggi, 3 hal yang kami soroti yakni Money Politic, Isu SARA dan Netralitas ASN serta Perangkat Desa.

“Ini merupakan tugas pencegahan, mengingat begitu singkatnya waktu, semua mata tertuju terhadap PSU di Bangka Barat,” ujarnya.

Lebih lanjut, kata Osykar, terkait Isu SARA itu juga menjadi catatan kami dan kami sudah mengimbau baik itu ke Paslon maupun masyarakat

“Nantinya kami akan gelar patroli pengawasan di 4 TPS,” ungkapnya.

Sementara untuk penggalangan KTP Paslon Perseorangan, lanjut EM Osykar perlunya dilakukan pengawasan lebih karena dinilai cukup tinggi tingkat kerawanannya.

“Maka dari itu, kami berharap kepada KPU untuk lebih terbuka terkait SILONKADA agar KPU dapat memberikan akses sebesar-besarnya terhadap rekan-rekan pengawas dalam melakukan pengawasan,”pungkasnya.