Harga Sawit Anjlok, Rina Tarol Minta APH Selidiki Dugaan Kartel dan Permainan Harga PKS

PANGKALPINANG, Babelxpose.com – Anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi II DPRD Babel, Rina Tarol, meminta Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan menyelidiki dugaan praktik kartel maupun permainan harga yang diduga merugikan petani sawit.

Menurut Rina, penurunan harga TBS yang terjadi secara bersamaan di sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya, kondisi tersebut dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan perkembangan harga Crude Palm Oil (CPO) di pasar global yang relatif stabil.

“Kami meminta APH untuk menyelidiki dugaan kartel atau permainan harga. Indikasinya terlihat dari beberapa PKS yang secara bersamaan menurunkan harga tanpa dasar yang jelas,” ujar Rina.

Ia berharap APH dapat berkoordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha guna menelusuri kemungkinan adanya praktik persengkongkolan harga dalam tata niaga sawit di Bangka Belitung.

Menurutnya, penurunan harga yang terjadi secara serentak dapat menjadi salah satu indikator awal yang perlu didalami lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Selain persoalan harga, DPRD Babel juga menyoroti laporan petani terkait dugaan ketidakakuratan timbangan dan rendemen yang digunakan oleh sejumlah PKS. Jika terbukti, praktik tersebut dinilai berpotensi merugikan petani dalam proses penjualan hasil panen.

“Ada laporan mengenai timbangan yang dianggap tidak akurat dan kurang transparan. Jika memang ditemukan pelanggaran, tentu harus ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang karena sangat merugikan petani,” katanya.

Usulkan Pengawasan Khusus Tata Niaga Sawit

Rina menilai pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan terhadap tata niaga sawit di Bangka Belitung. Salah satu opsi yang tengah didiskusikan adalah pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk mengawasi implementasi kebijakan dan mekanisme penetapan harga sawit.

Ia mengungkapkan, selama ini pemerintah bersama para pemangku kepentingan secara berkala menetapkan harga TBS sebagai acuan. Namun di lapangan, masih terdapat keluhan dari petani terkait harga pembelian yang dinilai tidak sesuai dengan hasil penetapan tersebut.