Harga Sawit Anjlok, Rina Tarol Minta APH Selidiki Dugaan Kartel dan Permainan Harga PKS

“Setiap dua minggu dilakukan penetapan harga. Namun masih ada keluhan bahwa harga yang diterima petani berbeda dengan harga yang telah ditetapkan. Kondisi ini perlu diawasi secara serius,” ujarnya.

Lebih lanjut, DPRD Babel juga mendorong sinergi antara pemerintah daerah, APH, dan Satgas Pangan untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap rantai tata niaga sawit.

Dorong Audit Kemitraan Plasma

Selain persoalan harga, Komisi II DPRD Babel juga meminta adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program kemitraan plasma yang menjadi kewajiban sejumlah perusahaan perkebunan.

Menurut Rina, audit terhadap pelaksanaan kemitraan plasma penting dilakukan guna memastikan hak-hak masyarakat dan petani sekitar kawasan perkebunan dapat terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami berharap pengawasan lapangan diperkuat, termasuk audit terhadap kemitraan plasma. Jika ditemukan pelanggaran, tentu harus ditindak sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Ia juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memberikan sanksi administratif secara tegas apabila dalam hasil pengawasan ditemukan adanya pelanggaran oleh perusahaan.

“Kami ingin ada kepastian bahwa seluruh pihak mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh demi melindungi kepentingan petani sawit di Bangka Belitung,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak perusahaan-perusahaan PKS yang disebut dalam keluhan petani maupun pihak terkait lainnya mengenai dugaan yang disampaikan. DPRD Babel berharap seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga tata niaga sawit yang sehat, transparan, dan berkeadilan bagi petani maupun pelaku usaha.