Kunjungi Rumah Duka Zordan, Rina Tarol: Kebenaran Tak Boleh Ikut Terkubur

TOBOALI, Babelxpose.com– Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rina Tarol, menyampaikan sikap tegas saat mengunjungi rumah duka Zordan Al Hazif (10), siswa SD Negeri 22 Rias yang meninggal dunia usai diduga menjadi korban perundungan dan kekerasan fisik di sekolah.

“Saya hadir di sini bukan hanya sebagai wakil rakyat, tapi sebagai seorang ibu. Tidak ada yang bisa menggantikan kehilangan ini, tapi kita wajib memastikan kebenaran dan keadilan ditegakkan,” ujar Rina, Minggu (2/8/2025), dengan mata berkaca-kaca.

Dilansir dari aksaranewsroom ,Rina mendengar langsung kronologi perubahan kondisi Zordan yang disampaikan keluarga. Korban sebelumnya mengeluh sakit perut dan kepala usai diduga ditendang oleh temannya di sekolah.

Yang membuat Rina geram adalah pernyataan awal dari pihak RSUD Bangka Selatan yang menyebut penyebab kematian Zordan akibat infeksi usus buntu, bahkan sebelum hasil otopsi keluar.

“Kami sangat menyayangkan pernyataan medis yang terburu-buru. Tanpa dasar forensik yang sah, itu bukan hanya tidak etis, tapi juga berpotensi menyesatkan publik dan mengaburkan fakta,” tegasnya.

Rina meminta narasi medis seperti itu segera diklarifikasi secara terbuka, apalagi keluarga secara konsisten menyatakan bahwa Zordan sempat mengeluh sakit usai kejadian kekerasan.

“Pernyataan medis harus berbasis hasil ilmiah, bukan asumsi. Kita semua wajib menunggu proses otopsi yang sah. Ini menyangkut keadilan seorang anak,” katanya.

Ia menegaskan DPRD Bangka Belitung akan mengawal proses otopsi agar dilakukan tanpa intervensi, dan meminta hasilnya diumumkan secara resmi oleh pihak kepolisian, lengkap dengan penjelasan forensik dan dokumentasi.

“Kami tidak ingin ada narasi prematur yang membelokkan arah penyidikan. Ini soal nyawa dan keadilan,” ujarnya.

Tak hanya soal medis dan hukum, Rina juga mendorong Dinas Pendidikan Bangka Selatan untuk menonaktifkan sementara guru atau wali kelas korban.

“Langkah itu harus lebih dari sekadar meredam situasi. Jika terbukti lalai atau membiarkan kekerasan, harus ada sanksi tegas,” kata politisi PDI Perjuangan ini.