Minim Transparansi,Rina Tarol Bongkar Kejanggalan Izin HTI PT HLR

PANGKALPINANG, Babelxpose.com – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rina Tarol, menegaskan izin Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Hutan Lestari Raya (HLR) di Bangka Selatan sejak awal diduga cacat prosedur dan minim transparansi.

Izin seluas sekitar 31 ribu hektare dengan masa berlaku 60 tahun itu, menurutnya, dikeluarkan tanpa sosialisasi yang memadai dan tanpa persetujuan masyarakat.

“Masyarakat secara umum tidak setuju. Mereka menggantungkan hidup dari lahan itu. Mau cari penghidupan di mana lagi?” ujarnya dalam rapat dengar pendapat di DPRD Babel, Jumat (8/8/2025).

Rina membeberkan, pengajuan izin dimulai sejak 2011, disetujui pada 2016, namun sosialisasi baru diklaim dilakukan pada 2019. Itu pun, kata dia, kejelasan siapa yang hadir masih dipertanyakan warga.

“Seharusnya sosialisasi dilakukan sebelum izin keluar, bukan setelahnya. Sekarang 2025, mereka malah baru pasang plang. Ini jelas menyalahi prosedur,” tegasnya.

Ia meminta Pemprov Babel bersurat ke kementerian terkait untuk mengevaluasi hingga mencabut izin PT HLR jika terbukti melanggar aturan. Rina juga menyoroti nilai pemanfaatan lahan yang dinilainya merugikan daerah.