Minim Transparansi,Rina Tarol Bongkar Kejanggalan Izin HTI PT HLR

“Bayangkan, 32 ribu hektare hanya dibayar Rp454 juta untuk 60 tahun. Ini menyakitkan dan menunjukkan ada aktor-aktor yang tidak bertanggung jawab,” katanya.

Koordinator aksi sekaligus aktivis lingkungan, Rosidi, turut mempertanyakan legalitas proses izin tersebut. Ia menilai sosialisasi yang dilakukan perusahaan diduga cacat hukum.

“Tokoh masyarakat yang disebut hadir saat sosialisasi tidak jelas. Penjelasan perusahaan pun terkesan abu-abu,” ujarnya usai audiensi.

Menurut Rosidi, data yang disampaikan Rina Tarol memperkuat dugaan adanya pelanggaran dalam penerbitan izin. Konsesi PT HLR diketahui mencakup tiga kecamatan yakni Simpang Rimba, Payung, dan Pulau Besar.

Ia berharap Gubernur Babel dan Bupati Bangka Selatan mengikuti langkah Ketua DPRD Babel yang telah merekomendasikan pencabutan izin perusahaan tersebut. (*)