PAK-HAM Papua Dukung Penyelesaian Kepemilikan Tanah Adat di Kabupaten Keerom

JAYAPURA – Direktur Perhimpunan Advokasi Kebijakan Hak Asasi Manusia Papua (PAK-HAM Papua) Matius Murib mendukung upaya penyelesaian kepemilikan tanah adat di seluruh Papua, termasuk di Kabupaten Keerom Provinsi Papua sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesa (NKRI).

Siaran pers Direktur PAK-HAM Papua, Rabu (7/5/2025) menyebutkan, upaya penyelesaian klaim kepemilikan tanah adat di Distrik Arso Kabupaten Keerom dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan dengan melakukan pemetaan batas hak ulayat sesuai asal usul dan sejarahnya.

Pemetaan hak ulayat perlu dilakukan sebagai upaya untuk mengidentifikasi dan melindungi tanah adat yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat adat setempat. Upaya pemetaan harus mengikutsertakan masyarakat adat secara aktif dengan melibatkan pihak terkait seperti Pemkab Jayapura dan Kanwil Pertanahan Nasional Provinsi Papua, selain perusahaan sawit di sana.

Menurut Matius Murib, penyelesaian sengketa tanah adat secara damai dan kekeluargaan dengan pihak perusahaan sawit itu sesuai dengan tujuan PAK-HAM Papua, yakni “Penegakan hak asasi manusia berbasis kearifan lokal”.

Sebelumnya, Direktur PAK-HAM Papua berkirim surat kepada Bupati Keerom untuk memperkuat kapasitas masyarakat adat di Distrik Arso agar mereka tetap memperoleh hak-hak adat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di NKRI.

Sesuai Pemantauan PAK HAM Papua, Pemerintah Kabupaten Keerom dapat memperkuat kapasitas masyarakat adat setempat dengan melakukan kegiatan pemetaan batas tanah adat untuk menghindari konflik di masa depan.

Kronologi Kejadian

Menurut Direktur PAK-HAM Papua, sejarah masuknya perusahaan sawit di Arso ditandai dengan kehadiran PTPN II sebagai perusahaan pertama, diikuti perusahaan-perusahaan lainnya, termasuk PT Tandan Sawita Papua yang beroperasi sejak 2008.