![Example floating](https://babelxpose.com/wp-content/uploads/2024/01/20240103_1500582.gif")
Termasuk pengaruh tokoh masyarakat, agama, atau politik.
Sebanyak 53,04 persen responden menyatakan tidak terpengaruh, namun 46,96 persen lainnya bisa berubah pilihan karena dukungan tokoh tertentu.
Sebanyak 71,99 persen warga mengaku merasakan dampak positif dari pemerintahan sebelumnya, khususnya dalam bidang investasi, perdagangan, hiburan, UMKM, transportasi, rumah ibadah, dan lapangan kerja.
Bahkan, 79,34 persen responden menilai kinerja mantan Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil (Molen), sebagai cukup baik.
Namun demikian, masyarakat tetap menyoroti sejumlah persoalan krusial yang dianggap mendesak untuk dibenahi.
Sepuluh isu utama yang paling banyak disebut adalah:
1. Lapangan kerja
2. Harga kebutuhan pokok
3. Pengelolaan sampah
4. Pendidikan
5. Bantuan sosial
6. Infrastruktur jalan
7. Korupsi dan KKN
8. Pengembangan wirausaha
9. Keamanan dan ketertiban
10. Pungutan parkir
Divo Dharma mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap survei fiktif yang tidak kredibel.
Dia menegaskan hanya dua lembaga yang resmi terdaftar di KPU Kota Pangkalpinang untuk menyelenggarakan survei dan hitung cepat (quick count) Pilkada Ulang 2025.
Pihaknya mengacu pada Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 111 Tahun 2025.
“Lembaga yang sah hanyalah Elekta Research Center UNIPER dan Poltracking Indonesia,” kata Divo.
Elekta Research Center merupakan satu-satunya lembaga survei independen berbasis kampus di Pangkalpinang.
Lembaga suvei ini digawangi para akademisi dan profesional dari berbagai disiplin ilmu, khususnya statistika. (*)
