Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
https://babelxpose.com/wp-content/uploads/2026/05/IMG-20260501-WA0000.webp https://babelxpose.com/wp-content/uploads/2026/05/IMG-20260502-WA0000.webp https://babelxpose.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_20260412_162525.webp
AdvetorialBABEL XPOSE

DPRD Babel Terima LKPJ 2025, Evaluasi Kinerja dan Efektivitas APBD Disorot

×

DPRD Babel Terima LKPJ 2025, Evaluasi Kinerja dan Efektivitas APBD Disorot

Sebarkan artikel ini
https://babelxpose.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_20260412_162525.webp

PANGKALPINANG, Babelxpose.com – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar, Senin (27/4/2026).

Rapat yang berlangsung di ruang paripurna itu berjalan tertib. Seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum disertai sejumlah catatan dan rekomendasi strategis untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.

https://babelxpose.com/wp-content/uploads/2026/03/ukuran-300-x-600_20260331_213520_0000.gif

Secara umum, DPRD menyetujui LKPJ tersebut. Namun, persetujuan diberikan dengan berbagai evaluasi, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan program hingga efektivitas penggunaan anggaran.

Juru bicara Fraksi Gerindra, Pahlivi Syahrun, mengapresiasi penyampaian LKPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada publik melalui DPRD. Meski demikian, ia menegaskan LKPJ tidak boleh hanya dipandang sebagai laporan administratif tahunan.

“LKPJ harus menjadi ruang evaluasi yang jujur, objektif, dan menyeluruh terhadap capaian pembangunan, penggunaan anggaran, serta kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Menurut dia, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan dari sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.

Fraksi Gerindra juga menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan APBD 2025. Di antaranya masih tingginya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) pada beberapa perangkat daerah.

“Silpa yang besar tidak bisa terus dianggap wajar. Ini menunjukkan lemahnya perencanaan, lambatnya pelaksanaan, atau ketidaksesuaian program dengan kebutuhan di lapangan,” tegasnya.

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *