![Example floating](https://babelxpose.com/wp-content/uploads/2024/01/20240103_1500582.gif")
Selain itu, kebijakan tagging atau penundaan realisasi anggaran dinilai berdampak pada pelayanan publik. Gerindra mengingatkan agar kebijakan fiskal tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, khususnya sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Fraksi Gerindra turut menyoroti rendahnya realisasi sejumlah program strategis. Di antaranya program tenaga kependidikan sebesar 60,46 persen, pengembangan bahasa dan sastra 57,09 persen, laboratorium kesehatan 57,66 persen, hubungan industrial 13,76 persen, pengawasan ketenagakerjaan 0 persen, hingga penanggulangan bencana yang juga masih rendah.
“Rendahnya serapan anggaran di sektor penting ini bukan sekadar angka, tetapi berdampak langsung pada kualitas layanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Fraksi Gerindra menyampaikan sejumlah rekomendasi. Di antaranya perbaikan sistem perencanaan dan penganggaran, pengecualian sektor prioritas dari kebijakan tagging, serta percepatan penyaluran beasiswa dan realisasi fasilitas kesehatan.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memperkuat pengawasan ketenagakerjaan, meningkatkan konektivitas antarwilayah, menindak tegas tambang ilegal, hingga mempercepat reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik.
Di sektor ekonomi, Gerindra mendorong arah pembangunan berfokus pada hilirisasi, penguatan UMKM, pariwisata, perikanan, serta ekonomi berkelanjutan.
“Rakyat menilai dari hasil nyata, bukan dari laporan. Mulai dari kualitas pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, hingga lapangan kerja,” katanya.
Ia berharap seluruh catatan dan rekomendasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan kinerja pembangunan ke depan. (*)
