DPRD Babel Perkuat Pengawasan Harga Sawit, Gandeng Kejati dan Polda Demi Lindungi Petani

PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama DPRD Babel terus memperkuat langkah dalam menciptakan tata kelola harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang lebih transparan dan berkeadilan. Salah satu upaya yang disepakati adalah penyusunan formulasi pengawasan harga yang melibatkan aparat penegak hukum guna memastikan kebijakan yang ditetapkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para petani.

Penguatan pengawasan tersebut akan melibatkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bangka Belitung dan Polda Bangka Belitung sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi rantai pasok sawit sekaligus mencegah potensi penyimpangan yang dapat merugikan petani mandiri.

Kesepakatan itu mengemuka dalam rapat penetapan indeks “K” TBS kelapa sawit yang digelar di Ruang Pertemuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (6/5/2026). Rapat tersebut dihadiri Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, perwakilan Kejati Babel, Polda Babel, serta jajaran pengurus Apkasindo.

Dalam forum tersebut, Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menegaskan bahwa penetapan harga TBS tidak boleh hanya berhenti pada angka yang ditetapkan melalui rapat. Menurutnya, kebijakan tersebut harus dibarengi dengan pengawasan yang nyata dan berkelanjutan agar implementasinya di lapangan berjalan sesuai harapan.

“Kita minta setelah harga ini ditetapkan, perlu segera dibentuk tim pengawasan dan juga posko pengaduan. Ini penting supaya kita tahu keluh kesah petani di lapangan seperti apa,” ujar Didit.