Pemprov dan DPRD Babel Respons Tuntutan Mahasiswa, Tambang Ilegal hingga Antrean BBM Jadi Sorotan

PANGKALPINANG, BABELXPOSE.COM – Sejumlah persoalan daerah menjadi perhatian dalam audiensi antara Aliansi BEM se-Bangka Belitung dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) dan DPRD Babel, Jumat (25/9/2026).

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan persoalan pertambangan, lingkungan, pangan, kesehatan, pendidikan hingga distribusi bahan bakar minyak (BBM).

Pemerintah Provinsi Babel melalui Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Babel, Ferry Afriyanto, menyatakan sejumlah aspirasi akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah daerah.

Sementara persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota akan diteruskan kepada kepala daerah masing-masing.

Pemprov Respons Persoalan Tambang Ilegal

Salah satu isu yang disampaikan mahasiswa adalah aktivitas pertambangan yang mereka sebut ilegal.

Ferry mengatakan pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait aktivitas pertambangan yang diduga melanggar ketentuan.

“Untuk penambangan ilegal, kita akan berkoordinasi dengan Polda, Polres dan TNI untuk penegakan hukumnya,” kata Ferry.

Pernyataan tersebut merupakan respons pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa. Penentuan apakah suatu aktivitas pertambangan memenuhi unsur pelanggaran hukum tetap menjadi kewenangan aparat dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Mahasiswa sebelumnya juga meminta adanya transparansi terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), termasuk evaluasi terhadap persoalan lingkungan dan konflik agraria.

Harga Komoditas dan Ketahanan Pangan

Selain pertambangan, mahasiswa menyoroti kondisi harga sejumlah komoditas kebutuhan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Pemprov Babel menyatakan akan berkoordinasi dengan Satgas Pangan dan distributor untuk menjaga ketersediaan serta stabilitas pasokan.

Langkah koordinasi tersebut diarahkan untuk memantau kondisi pasokan dan perkembangan harga di daerah.

Persoalan Kesehatan dan BPJS

Dalam audiensi, persoalan layanan kesehatan dan kepesertaan BPJS juga menjadi bagian dari aspirasi mahasiswa.

Ferry menyampaikan bahwa cakupan kepesertaan aktif BPJS di Babel disebut telah berada di atas 80 persen.

Ia juga menyebut pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran lebih dari Rp48 miliar untuk mendukung pembiayaan masyarakat.