DPRD Babel Perkuat Pengawasan Harga Sawit, Gandeng Kejati dan Polda Demi Lindungi Petani

Ia menilai keberadaan tim pengawasan terpadu menjadi langkah penting untuk memastikan harga yang telah disepakati benar-benar diterapkan oleh seluruh pelaku usaha sawit. Selain itu, posko pengaduan juga diperlukan sebagai wadah bagi petani untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi secara langsung.

Menurut Didit, keterlibatan aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan seluruh proses distribusi dan tata niaga sawit berjalan sesuai aturan. Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan institusi penegak hukum diyakini dapat memperkuat pengawasan hingga ke tingkat lapangan.

Lebih lanjut, Didit menegaskan bahwa pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pihak dalam industri sawit. Ia menilai perusahaan perlu mendapatkan kepastian usaha yang sehat, namun pada saat yang sama petani juga harus memperoleh perlindungan agar tidak dirugikan oleh sistem yang tidak transparan.

“Pemerintah harus hadir secara objektif dan adil. Perusahaan jangan sampai dirugikan, tetapi petani juga harus mendapatkan perlindungan dan kepastian bahwa hak-haknya terpenuhi,” tegasnya.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, DPRD, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha, diharapkan sistem penetapan serta pengawasan harga TBS sawit di Bangka Belitung dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan petani.