Airin, Dinasti Politik, dan Banten

“Belum ada lawan setimpal bagi Airin untuk terus melaju menjadi Gubernur Banten,” kata salah seorang Timses Airin yang beredar di medsos.

Ketika Prabowo Subianto sebagai ketua Partai Gerindra menawarkan agar Airin bersedia maju jadi calon gubernur berdampingan dengan Andrasoni, kader politik dari Gerindra yang masih menjabat Ketua DPRD Provinsi Banten, Airin menolak dengan alasan sudah mempunyai calon wakilnya sendiri.

Sikap percaya diri dan penolakan itu rupanya berbuntut panjang. Tujuh partai peserta Pilgub Banten yang berada di bawah hegemoni Koalisi Indonesia Maju (KIM) yaitu partai PKB, Demokrat, PSI,PKS,PPP, PAN, Nasdem, ramai-ramai meninggalkan Airin. Mereka bergabung bersama Gerindra yang mengusung pasangan cagub dan cawagub Andrasoni-Dimyati. Airin ditinggal sendirian bersama Golkar yang hingga kini belum menpunyai mitra koalisi setelah PDIP bersikap tarik-ulur dalam menyodorkan kadernya untuk cagub Banten.

Apa sesungguhnya yang membuat Airin bisa dikepung rame-rame secara politik?

Selain karena sikap percaya diri tadi setidaknyanya ada dua faktor yang kemungkinan besar ikut mempengaruhi kondisi di atas. Pertama, ada kecenderungan tumbuh semangat baru di kalangan elite Banten, semangat untuk keluar dari lingkaran politik dinasti dan Airin dianggap bagian dari anggota dinasti politik Banten (meskipun ada yang bilang darah Bantennya kurang kental).

Alasannya, selama dinasti politik masih berkuasa maka dianggap selama itu pula sulit bagi kader- kader politik di luar dinasti untuk bisa tampil lebih leluasa menjadi calon gubernur, bupati, dan walikota di seluruh wilayah Banten. Kecenderungan dan semangat untuk memotong akar politik dinasti memang cukup kuat belakangan ini terutama di kalangan elite dan kaum terpelajar.

Kedua, kini sedang tumbuh mindset politik baru bahwa Pilgub Banten haruslah bisa melahirkan pemimpin bukan melahirkan penguasa. Stigma yang dialamatkan kepada dinasti politik Banten selama ini adalah sebagai kelompok keluarga yang produktif melahirkan penguasa wilayah tapi kurang produktif memproduksi pemimpin.

Dalam konsep kepemimpinan politik di Banten ada adagium yang berlaku dan itu mutlak harus ditaati oleh siapapun yang ingin sukses menjadi pemimpin di Banten.

Pertama, seorang pemimpin harus merangkul dan memiliki nilai serta sifat keulamaan (berilmu tinggi dan berahlak mulia) yang dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, bisa merangkul dan menghargai nilai kearifan kasepuhan, kelompok adat yang konsisten menjaga dan memelihara serta melestarikan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan dan alam.

Ketiga, merangkul dan menjungjung tinggi nilai-nilai kejawaraan, bersikap gigih, kuat, dan berani dalam membela kebenaran serta melindungi yang lemah.

Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Satu saja dilupakan atau tak diindahkan sangat berbahaya, akan sulit meraih sukses sebagaimana dialami oleh gubernur dan para elite Banten sebelumnya.

Pertanyaannya, apakah Airin termasuk figur politisi penguasa? Apakah Airin belum mengindahkan adagium di atas sehingga harus menerima “hukuman” dikepung? Sebuah pertanyaan serius yang perlu kajian lebih dalam.

Yang sekarang menjadi fokus perhatian masyarakat Banten terutama di kalangan konstituen politik adalah, apakah Airin bisa lolos dari kepungan politik Koalisi Indonesia Maju dan maju melanggeng dalam Pilgub Banten?!

Kita lihat saja apa yang akan terjadi nanti !