Komisi II DPRD Babel Gelar RDP dengan Bank Sumsel Babel, Rina Tarol: Sejak 2023 Hingga 2025 Perjanjian Tidak Terpenuhi

PANGKALPINANG, Babelxpose.com — Komisi II DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank Sumsel Babel,Terkait dengan selisih dividen antara Bank Sumsel Babel (BSB) dengan Bank Lain yang mencapai 18 Milliar Rupiah/Tahun , jumat (7/03/2024) siang.

Anggota DPRD Babel Komisi II , Rina Tarol menjelaskan, bahwa ada perjanjian antara Provinsi Bangka Belitung dengan BSB sejak 2023. Namun hingga kini tak pernah dipenuhi oleh BSB.

“Ada perjanjian antara Provinsi Babel dengan Bank Sumsel Babel, namun dari mulai 2023 hingga saat ini perjanjian tersebut tidak pernah mereka penuhi, tidak perbah mereka patuhi” ucap Rina Tarol usai mengikuti RDP di ruang Badan Musyawarah DPRD Babel.

Rina juga nambahkan, bahwa permasalahan ini akan menimbulkan keraguan DPRD Babel yang tak mampu mengelola Rekening Kas Uang Daerah (RKUD).

“Segala macam permasalahan yang ada di Bank Sumsel Babel akan menghambat perkembangan Bank , dan kita pihak Provinsi yang mempunyai uang pun timbul rasa keraguan , mampu gak mereka (red,Sumsel) ini, jangan- jangan akan failed , maka akan berimbas dengan hilangnya uang rakyat.” Jawab Rina.

Dalam RDP tersebut pihak Bank Sumsel Babel malah membantah bahwa adanya selisih yang mencapai 18 Milliar , justru mereka (BSB) mengklaim keuntungan 94 Juta Rupiah.

“Sementara terkait dengan selisih Dividen yang mencapai 18 Miliar/ Tahun, pihak Bank Sumsel Babel membantah adanya selisih, justru mereka merasa diuntungkan 94 Juta Rupiah, namun kenyataannya perselisihan antara Bank Sumsel Babel dengan Bank lain, Provinsi Bangka Belitung mengalami kerugian 18 Milliar”

Politisi Partai berlogo Pohon Beringin tersebut menegaskan bahwa keputusan pencabutan RKUD akan diambil setelah Gubernur Bangka Belitung Terpilih dilantik.

“Melihat fenomena yang ada, kita (dprd Babel) membuat rekomendasi ke Pemprov Bangka Belitung untuk mencabut Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di Bank Sumsel Babel, kita menunggu pelantikan Gubernur Terpilih untuk mencabut itu biar mereka juga mendapatkan Punishment (Hukuman) ” ucapnya.(adv)