HP Sempat Diambil, Video Liputan Disebut Dihapus, Ketua SMSI Bangka Lapor Polisi

Usai pemeriksaan, Yuko mengatakan pelaporan tersebut merupakan upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

“Langkah ini kami ambil sebagai bentuk perlindungan hukum bagi seluruh jurnalis. Jika tindakan melanggar hukum seperti ini dibiarkan dan tidak ditindak tegas, ke depan dikhawatirkan akan banyak wartawan atau jurnalis yang mengalami tindakan serupa saat menjalankan fungsi kontrol sosial di lapangan,” ujar Yuko.

Ia berharap kepolisian menangani laporan tersebut secara profesional dan transparan serta melakukan pendalaman terhadap seluruh keterangan dan bukti yang disampaikan.

Dalam konteks perlindungan pers, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur kemerdekaan pers dan perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya.

Pasal 4 UU Pers menjamin kemerdekaan pers serta hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Sementara Pasal 8 mengatur perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya.

Adapun penerapan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) tetap harus didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur hukum melalui proses penegakan hukum.

Selain meminta dugaan intimidasi dan pengambilan telepon genggam tersebut ditindaklanjuti, SMSI Bangka juga berharap aparat terkait menelusuri aktivitas pemindahan pasir timah yang menjadi latar belakang peristiwa tersebut.

Hingga berita ini ditayang, belum terdapat keterangan dari pihak-pihak yang disebut berada di lokasi mengenai peristiwa tersebut. Penanganan laporan dan pembuktian dugaan pelanggaran hukum sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.(*)