Nelayan Beriga hingga Rias Terhimpit Persoalan Tambang, Tata Kelola Resmi Jadi Harapan

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan sektor perikanan bukan hanya menyangkut pendapatan nelayan, tetapi juga aktivitas ekonomi masyarakat lain yang bergantung pada hasil tangkapan laut.

Dukungan terhadap kelompok usaha perempuan, akses bahan baku, serta pengembangan ekonomi alternatif dinilai penting agar keluarga nelayan memiliki sumber pendapatan yang lebih beragam.

Warga Berharap Pertambangan Dikelola Secara Resmi

Di tengah perbedaan pandangan mengenai aktivitas pertambangan, sebagian warga Beriga berharap ada kepastian hukum dan mekanisme pengelolaan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Askandi, salah seorang nelayan setempat, menilai kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup dari laut perlu mendapat perhatian.

“Kami lihat kesejahteraan nelayan belum ada dibanding dengan penambang,” kata Askandi.

Ia juga menyampaikan harapan agar pengelolaan sumber daya timah dilakukan melalui mekanisme resmi sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti anak yatim dan warga lanjut usia.

Harapan tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka tata kelola pertambangan yang sesuai peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan persyaratan perizinan, perlindungan lingkungan, hak masyarakat, serta kewajiban pemulihan wilayah terdampak.

Sementara itu, persoalan yang dihadapi masyarakat Rias, Kabupaten Bangka Selatan, juga perlu mendapat perhatian berdasarkan kondisi dan aspirasi warga setempat. Penanganannya membutuhkan pemeriksaan lapangan dan pengumpulan keterangan langsung agar kebijakan yang diambil sesuai dengan persoalan yang benar-benar terjadi.

Pemerintah Diharapkan Hadir Memberikan Kepastian

Persoalan pertambangan dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir membutuhkan langkah penanganan yang melibatkan pemerintah daerah, instansi terkait, masyarakat, serta pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pertambangan.

Pemeriksaan terhadap legalitas aktivitas tambang, evaluasi dampak lingkungan, dan penataan wilayah pesisir menjadi bagian penting dalam mencari solusi yang adil.

Di sisi lain, perlindungan terhadap nelayan perlu dilakukan melalui dukungan sarana melaut, kemudahan akses bahan bakar sesuai ketentuan, penguatan usaha pengolahan hasil laut, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dengan tata kelola yang transparan dan pengawasan yang konsisten, pemanfaatan sumber daya alam diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir.

Bagi warga Beriga dan Rias, kepastian tata kelola bukan semata-mata persoalan aktivitas pertambangan. Lebih dari itu, masyarakat membutuhkan jaminan bahwa sumber penghidupan mereka tetap diperhatikan dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam.(*)