Pemprov dan DPRD Babel Respons Tuntutan Mahasiswa, Tambang Ilegal hingga Antrean BBM Jadi Sorotan

Pemerintah daerah menyatakan persoalan layanan kesehatan akan terus menjadi bagian dari evaluasi dan koordinasi dengan pihak terkait.

Air Bersih Jadi Perhatian

Persoalan ketersediaan air bersih turut disampaikan mahasiswa dalam audiensi.

Ferry mengakui keterbatasan air di sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah. Pemprov Babel akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mengevaluasi sekaligus mengoptimalkan pelayanan perusahaan daerah air minum (PDAM).

Menurutnya, penanganan persoalan air bersih membutuhkan koordinasi lintas pemerintah daerah agar pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.

Antrean BBM Ikut Disorot

Distribusi BBM, khususnya antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), juga menjadi salah satu persoalan yang disampaikan mahasiswa.

Pemprov Babel menyatakan akan mengevaluasi antrean dan pola pembelian BBM masyarakat.

Ferry menyebut berdasarkan data yang disampaikan dalam audiensi, ketersediaan Pertalite di Bangka sekitar lima hari, sedangkan Pertamax dan Solar sekitar 11 hari. Untuk wilayah Belitung, stok Pertalite disebut sekitar tiga hari.

Persoalan distribusi BBM tersebut kemudian juga mendapat perhatian aparat kepolisian.

Pada 25 September 2026, Ditlantas Polda Babel melakukan penertiban di sejumlah SPBU untuk mengantisipasi penyalahgunaan BBM bersubsidi serta mengurai antrean. Petugas antara lain memeriksa kendaraan dengan pelat nomor yang tidak sesuai dan kendaraan yang menggunakan tangki modifikasi.

Dalam perkembangan berikutnya, Polda Babel pada 28 September 2026 menyampaikan telah menindak 229 kendaraan dalam rangkaian penertiban BBM bersubsidi. Dari jumlah tersebut, 70 kendaraan disebut menggunakan pelat palsu, 144 kendaraan melakukan pengisian berulang, dan 15 kendaraan menggunakan tangki modifikasi.

Aspirasi Mahasiswa Menjadi Bahan Tindak Lanjut

Audiensi tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka nilai berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Pemprov Babel menyatakan akan menindaklanjuti persoalan yang berada dalam kewenangannya serta meneruskan persoalan tertentu kepada pemerintah kabupaten/kota maupun instansi terkait.

Sementara DPRD Babel menjadi bagian dari proses penerimaan dan pembahasan aspirasi masyarakat melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Dengan adanya audiensi tersebut, sejumlah isu mulai dari pertambangan, lingkungan, pelayanan publik hingga distribusi BBM masuk dalam agenda pembahasan dan tindak lanjut pemerintah serta DPRD Babel.(*)