Polemik PLTN Babel, BPJ : PLTN Bukan Untuk Perusahan Baru Menetas

”Bahwa urusan pengembangan PLTN adalah urusan Pemerintah Pusat. Kegiatan yang dilakukan oleh Thorcon terlalu berisik, tidak dilakukan secara tepat dan konstruktif dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat di Babel. Sehingga memberikan dampak stigma negatif tentang nuklir di daerah,” ujar politisi Golkar ini.

“Proyek PLTN di Indonesia tidak boleh dilakukan oleh perusahaan abal-abal. Kepercayaan publik adalah taruhannya,” lanjutnya.

Menurutnya, rencana pembangunan PLTN oleh pemerintah pusat sudah masuk dalam RUPTL 2025-2034 sebesar 500MW, yang berarti adalah SMR (Small Modular Reactor) yakni pembangkit listrik dengan reaktor nuklir secara modular dan menghasilkan 300 Megawatt per unit.

Aternatif lokasi pembangunannya ada di beberapa titik, antara lain di Kalbar, Babel, dan Sultra.

“Jadi Babel hanya salah satu opsi dalam titik bakal pembangunan PLTN Indonesia. Selain kriteria teknis, tentu kriteria sosial penerimaan masyarakat menjadi hal penting,” kata dewan dari daerah pemilihan (dapil) Bangka Belitung ini.

Sehingga, BPJ tegaskan kegaduhan soal PLTN di Babel harus diakhiri dan tidak menginginkan upaya pemerintah yang begitu panjang dan strategis, rusak karena upaya perusahan yang belum jelas track recordnya, hanya untuk kepentingannya sendiri,

“Kami tidak anti nuklir, tapi yang ingin kami sampaikan adalah yang tidak kompeten ga usah, karena nuklir bukan untuk yang mau mencoba atau baru mau menetas,” pungkasnya.