Politik yang Melampaui Batas Menghambat Pembangunan dan Dampak Negatif dari Rangkap Jabatan

*Konflik kepentingan*

Seseorang yang menjabat lebih dari satu posisi dapat mengalami konflik kepentingan antara tugas dan tanggung jawab yang berbeda dari setiap posisi yang dipegangnya. Hal ini dapat mengganggu integritas dan objektivitas dalam pengambilan keputusan.

*Kurang fokus*

Memegang banyak jabatan dapat mengakibatkan kurangnya fokus dalam menjalankan tugas-tugas yang diemban. Seseorang mungkin tidak dapat memberikan perhatian penuh terhadap setiap posisi yang dipegangnya, yang berpotensi mengurangi efektivitas kinerja.

*Sumber daya yang tidak efisien*

Rangkap jabatan dapat mengakibatkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien, seperti waktu, energi, dan tenaga kerja, karena harus dibagi di antara berbagai tanggung jawab yang berbeda.

*Kurangnya Akuntabilitas*

Seseorang yang memiliki banyak jabatan mungkin sulit untuk dipantau dan diawasi secara efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini dapat mengurangi tingkat akuntabilitas terhadap kinerja dan keputusan yang diambil.

*Merugikan sistem meritokrasi*

Rangkap jabatan dapat menghambat proses promosi dan rotasi jabatan yang berdasarkan pada meritokrasi, di mana individu yang paling kompeten dan berkinerja baik seharusnya mendapatkan kesempatan untuk menjabat posisi yang lebih tinggi.

Melihat dampak negatif dari rangkap jabatan tersebut yang dapat merugikan keuangan negara dari tidak efisien nya kinerja maka pada kesempatan pertama LSM Topan RI DPW Babel akan segera melaporkan rangkap jabatan yang akan diemban oleh M. Haris ke OJK pusat.

Oleh karena itu, penting untuk membatasi atau mengatur rangkap jabatan dengan cermat guna mengurangi potensi konflik kepentingan dan menjamin efektivitas serta akuntabilitas dalam pelayanan publik atau kegiatan organisasi.

Penulis
Muhamad Zen Aktivitas Muda Bangka Belitung yang aktif diberbagai organisasi, saat ini
Ia menjabat sebagai ketua LSM Team Operasional Penyelamatan Aset Negara Republik Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Bangka Belitung (TOPAN RI DPW Babel).

Zen juga sering menulis berbagai opini, sesekali tulisan kelahiran lubuk besar 12 Mei 1980 ini juga berceloteh soal politik lokal dan kritik sosial. (**)