RDP BersamaWALHI, DPRD Babel Perjuangkan Zona ‘Zero Tambang’ di Wilayah Tangkap Nelayan

“Komisi I bersama Biro Hukum akan segera mengirimkan surat resmi DPRD kepada Gubernur terkait penolakan sejumlah titik laut menjadi wilayah tambang,” tegas Didit.

Ia menjelaskan, Komisi II akan berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), sementara Komisi III akan membahasnya dengan Dinas Sumber Daya Mineral (SDM).

“Proses ini akan kita percepat agar jika evaluasi perda ditolak Kemendagri, dokumen tersebut dapat segera dikembalikan dan direvisi sesuai kebutuhan masyarakat,” tambahnya.