DPRD Babel Kawal Harga Sawit, Didit Srigusjaya Dorong Pengawasan Ketat Demi Lindungi Petani

PANGKALPINANG – Penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dinilai belum cukup jika tidak dibarengi dengan pengawasan yang efektif di lapangan. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus dikawal secara serius agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para petani sawit.

Menurut Didit, potensi terjadinya penyimpangan masih terbuka jika tidak ada sistem pengawasan yang terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak. Ia menilai, selama ini penetapan harga kerap berhenti pada tataran administratif tanpa diikuti implementasi yang optimal di lapangan.

“Kalau hanya ditetapkan tanpa pengawasan, harga di lapangan bisa saja berbeda. Petani yang akhirnya dirugikan,” kata Didit, Rabu (6/5/2026).

Sebagai langkah konkret, DPRD Babel mendorong pembentukan tim pengawasan lintas instansi yang melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta unsur legislatif. Kehadiran tim tersebut diharapkan mampu memastikan harga TBS yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara konsisten oleh perusahaan maupun pelaku usaha di sektor perkebunan sawit.

Selain persoalan harga, DPRD juga menaruh perhatian serius terhadap akurasi alat timbang yang digunakan perusahaan. Pemeriksaan dan kalibrasi secara berkala dinilai penting untuk mencegah terjadinya praktik yang dapat merugikan petani saat proses penimbangan hasil panen.