Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
AdvetorialBABEL XPOSEFeatured

Data Desil Dipersoalkan, DPRD Babel Dorong Evaluasi Sebelum Jadi Dasar Penyaluran Bansos

×

Data Desil Dipersoalkan, DPRD Babel Dorong Evaluasi Sebelum Jadi Dasar Penyaluran Bansos

Sebarkan artikel ini
https://babelxpose.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_20260412_162525.webp

DPRD Babel juga berencana melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, Bappenas, BKKBN serta pemerintah daerah.

Didit mendorong Gubernur Babel menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat agar terdapat langkah perbaikan terhadap data yang digunakan.

https://babelxpose.com/wp-content/uploads/2026/03/ukuran-300-x-600_20260331_213520_0000.gif

Namun, penetapan kelompok desil bukan merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Kepala BPS Provinsi Babel Sugeng Arianto menjelaskan bahwa terdapat saluran untuk melakukan perbaikan data, sementara penetapan desil tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Masyarakat Bisa Mengajukan Pemutakhiran

Di tingkat masyarakat, pemerintah juga menyediakan mekanisme untuk mengusulkan perubahan apabila data sosial ekonomi dinilai tidak sesuai.

Dinas Sosial dan PMD Babel sebelumnya menjelaskan bahwa masyarakat dapat mengajukan pemutakhiran melalui aplikasi Cek Bansos maupun melalui pemerintah desa, kelurahan atau Dinas Sosial.

Untuk pengajuan secara langsung, masyarakat dapat membawa dokumen kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga untuk diproses melalui mekanisme pemutakhiran data yang berlaku.

Sementara itu, DPRD Babel menilai keterlibatan pemerintah desa dalam proses pemutakhiran menjadi penting karena aparatur desa dinilai lebih mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah masing-masing.

Data Akurat Dibutuhkan untuk Bansos Tepat Sasaran

Persoalan akurasi data menjadi perhatian karena pengelompokan sosial ekonomi digunakan dalam berbagai program pemerintah.

Anggota DPRD Babel Agung Setiawan sebelumnya juga menekankan pentingnya penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan dapat diberikan sesuai kondisi masyarakat yang membutuhkan.

Dengan adanya keluhan dari masyarakat dan pemerintah desa, DPRD Babel mendorong koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperbaiki kualitas data.

Evaluasi tersebut diharapkan dapat mengurangi ketidaksesuaian data di lapangan sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat mengenai mekanisme penetapan penerima bantuan.(*)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *