DPRD Bangka Setujui Pertanggungjawaban APBD 2025, KUA-PPAS 2027 Mulai Dibahas

SUNGAILIAT – DPRD Kabupaten Bangka menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna, Senin (13/7/2026).

Dalam rapat yang sama, Pemerintah Kabupaten Bangka menyampaikan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 sebagai bagian dari tahapan awal penyusunan APBD tahun mendatang.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bangka, Hendra Yunus, mengatakan Raperda pertanggungjawaban APBD 2025 telah melalui pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Pembahasan tersebut mencakup laporan keuangan daerah, realisasi anggaran, serta pelaksanaan program pemerintahan selama tahun anggaran 2025.

Menurut Hendra, DPRD juga mencermati hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Setelah mendengarkan pendapat akhir seluruh fraksi, pada prinsipnya DPRD Kabupaten Bangka menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah,” kata Hendra.

Persetujuan tersebut menjadi bagian dari proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setelah berakhirnya tahun anggaran.

KUA-PPAS 2027 Mulai Dibahas

Setelah agenda pertanggungjawaban APBD 2025, rapat dilanjutkan dengan penyampaian rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027.

Dokumen KUA-PPAS menjadi salah satu tahapan dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta prioritas program pembangunan.

Hendra berharap penyusunan KUA-PPAS 2027 dapat mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan memprioritaskan program yang dinilai mendesak.

“Harapannya, KUA dan PPAS 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan masyarakat, khususnya program yang mendesak dan memberikan dampak langsung,” ujarnya.