DPRD Bangka Setujui Pertanggungjawaban APBD 2025, KUA-PPAS 2027 Mulai Dibahas

Ia mengatakan pembahasan anggaran perlu diarahkan agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.

Pemkab Siapkan Target Pembangunan 2027

Wakil Bupati Bangka, Syahbudin, mengatakan penyampaian dan persetujuan pertanggungjawaban APBD merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Ia mengapresiasi DPRD Bangka yang telah menyelesaikan proses pembahasan Raperda tersebut.

“Berbagai masukan dari fraksi-fraksi akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah ke depan,” ujar Syahbudin.

Sementara dalam rancangan KUA-PPAS 2027, Pemerintah Kabupaten Bangka menetapkan sejumlah target pembangunan. Di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 4,69 persen, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 75,77 serta pendapatan per kapita yang ditargetkan mencapai Rp65,33 juta.

Pemerintah daerah juga menyatakan akan memperhatikan upaya pengendalian kemiskinan dan pemerataan ekonomi melalui program pembangunan.

Untuk mendukung target tersebut, arah belanja daerah direncanakan mencakup sejumlah sektor, antara lain pariwisata, pertanian, perdagangan, infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Masih Tahapan Penyusunan APBD 2027

Rancangan KUA dan PPAS 2027 yang disampaikan dalam rapat paripurna belum merupakan APBD 2027 yang telah ditetapkan.

Dokumen tersebut menjadi dasar awal untuk pembahasan kebijakan anggaran dan prioritas pembangunan sebelum masuk ke tahapan penyusunan serta pembahasan rancangan APBD secara lebih rinci.

Selanjutnya, DPRD bersama pemerintah daerah akan membahas dokumen anggaran tersebut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan proses tersebut, penyusunan APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2027 diharapkan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.